progreskaltim.id Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD) Kukar menegaskan komitmen nyata dalam penegasan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan memperkuat peran keluarga.
Dalam waktu dekat, DPMD Kukar akan mempersiapkan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) terkait penetapan calon MHA di Kecamatan Kedang Ipil.
Nantinya, sejumlah narasumber akan dihadirkan. Mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sampai Kementerian Dalam Negeri.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar menjelaskan tujuan FGD tersebut.
Yakni, mendalami kriteria wilayah ada yang harus dipenuhi sebelum penetapan resmi MHA di Kukar.
Elvan, begitu ia karib disapa menegaskan diskusi ini menjadi momentum memperkuat dasar hukum serta menghormati eksistensi MHA yang telah menjaga wilayahnya.
“Proses ini juga memastikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat di Kukar dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.
Agenda kedua yang akan digarap DPMD Kukar adalah peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung Mei ini dengan Kecamatan Muara Badak sebagai tuan rumah.
Penunjukan lokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi (Rakor) sebelumnya yang digelar di Kecamatan Tenggarong Seberang.
Elvan mengatakan, HKG 2025 ini akan diikuti 20 kecamatan di Kukar. Masing-masing delegasi akan mengirimkan peserta mengikuti berbagai lomba dan kegiatan.
Rangkaian HKG ini bertujuan mempererat sinergi PKK dan masyarakat membangun keluarga tangguh dan sejahtera.
Berbagai lomba yang disiapkan bertujuan sebagai media promosi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
“2 agenda besar ini adalah salah satu bentuk komitmen DPMD Kukar menciptkanan pembangunan inklusif berbasis partisipatif dan berlandaskan nilai lokal yang diwariskan turun temurun,” tutupnya. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post