progreskaltim.id “Masih banyak kegiatan yang sifatnya kolaboratif, tapi tidak ada catatan tertulisnya. Akibatnya, ketika dilakukan pemeriksaan, program itu tidak bisa dimasukkan dalam laporan resmi,” keluh Kepala Bidang Kerja Sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar), Dedy Suryanto, Selasa, 4 Oktober 2025 kepada awak media.
Musababnya, pihaknya masih sering menemukan sejumlah program desa yang sudah berjalan tetapi belum dilengkapi dokumen legal yang semestinya. Kondisi ini membuat kegiatan tersebut tidak dapat dicantumkan dalam laporan resmi saat pemeriksaan.
Dedy menegaskan, setiap kegiatan pemerintah desa, apalagi yang melibatkan pihak ketiga wajib memiliki dokumen resmi.
Baik perjanjian kerja sama, Nota Kesepahaman (MoU) atau berita acara. Legalitas ini, terang dia, penting sebagai dasar hukum sekaligus memperkuat tata kelola pemerintah desa. Singkatnya, setiap kerja sama harus memiliki dasar hukum jelas.
“Ini bagian dari membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Mengurangi risiko tersebut, DPMD Kukar memperketat pengawasan pengawasan terhadap seluruh bentuk kerja sama yang dijalankan pemerintah desa.
“Selain kerja sama dengan pihak swasta, pengawasan juga menyasar kolaborasi antardesa yang dinilai masih lemah dari sisi administrasi,” tutupnya.
DPMD Kukar saat ini juga mendorong pemerintah desa mulai beralih pada sistem pengarsipan digital. Pencatatan berbasis data ini dinilai akan memudahkan pemantauan serta evaluasi berkala oleh pemerintah daerah.
Salah satu aplikasi pengarsipan digital yang jamak dipakai oleh pemerintah pusat, daerah sampai desa adalah SRIKANDI.
Menurutnya, ketertiban administrasi bukan hanya persoalan dokumen, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah desa kepada masyarakat.
“Kami ingin seluruh kerja sama desa berjalan jujur, terbuka, dan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*adv/dpmdkukar)
Discussion about this post