progreskaltim.id Upaya panjang dalam menurunkan angka stunting di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, mulai menunjukkan hasil nyata. Pemerintah desa melaporkan terjadi penurunan signifikan kasus stunting sepanjang tahun 2025. Dari lebih dari 60 kasus pada awal tahun, jumlahnya kini tercatat sekitar 20 anak, atau turun lebih dari separuh dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
Penurunan tersebut dicapai melalui kombinasi program intervensi kesehatan, edukasi gizi, serta pemantauan rutin oleh kader posyandu di wilayah desa. Pemerintah desa menilai pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong perubahan perilaku keluarga, terutama dalam pola konsumsi, pemenuhan gizi anak, dan treatment kesehatan berbasis pencegahan.
Kepala Desa Muara Badak Ulu, Ruslan Efendi, menyebut bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya menyasar aspek pelayanan medis, tetapi juga penguatan pola pengasuhan. Menurutnya, stunting bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pengetahuan gizi, sanitasi, dan perilaku hidup bersih di lingkungan keluarga.
“Edukasi menjadi ujung tombak. Banyak orang tua mulai memahami bahwa asupan makanan, pola mandi, kebersihan air, hingga cara menyimpan makanan berpengaruh besar terhadap kesehatan anak,” ujar Ruslan.
Program penurunan stunting di desa ini juga diperkuat melalui pendistribusian makanan tambahan, pemeriksaan berkala, imunisasi dasar, serta pelibatan organisasi masyarakat dan tenaga kesehatan. Strategi kolaboratif ini memastikan keluarga yang memiliki anak berisiko atau teridentifikasi stunting mendapatkan perhatian lebih intensif.
“Stunting harus benar-benar zero. Walaupun angka sudah turun jauh, kelahiran baru akan terus ada. Ini artinya intervensi tidak boleh berhenti,” kata Ruslan.
Dengan capaian ini, Desa Muara Badak Ulu menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 kasus pada akhir 2026. Pemerintah desa menegaskan bahwa upaya akan terus diperkuat dengan dukungan OPD terkait serta program nasional percepatan penurunan stunting. Desa berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain di Kutai Kartanegara.
Keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat melalui pengembangan Posyandu berbasis standar pelayanan terpadu.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa implementasi model Posyandu 6 SPM membutuhkan pemahaman yang tepat di tingkat pelaksana lapangan.
Perubahan pendekatan tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Kukar untuk memperkuat struktur layanan di tingkat desa dan kelurahan. Melalui model baru ini, Posyandu diharapkan bertransformasi sebagai pusat pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, hingga pendataan sosial.
Konsep ini juga diharapkan dapat mendukung target nasional percepatan penanganan stunting, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Posyandu harus menjadi simpul pelayanan, bukan sekadar wadah kegiatan rutin,” tutupnya. (*adv/dpmdkukar)
Discussion about this post