progreskaltim.id Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi berkomitmen menyelesaikan 42 paket kegiatan di penghujung masa jabatannya di akhir 2023 ini. Paket itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2018-2023. Oleh karena itu, ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberi perhatian dan fokus pada program itu.
Paket tersebut tersebar di enam organisasi perangkat daerah. Di antaranya ; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, RSUD AW Sjahranie, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral serta Dinas Kesehatan.
“Paket tersebut sangat diharapkan masyarakat dan direalisasikan dengan tepat. Artinya, hasil pekerjaan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kaltim, Isran Noor dilansir dari laman resmi Pemprov Kaltim, 26 April 2023.
Isran mencontohkan program di Dinas Kesehatan. Paket kegiatan ini diharapkan mendukung percepatan penanganan stunting di Bumi Etam. Kemudian di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya di bidang Perumahan dan Permukiman yang diamanahi menuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni.
“Saya tidak memaksa. Tapi, diharapkan semua fokus dan semoga sebelum akhir tahun anggaran dapat selesai,” tegas Gubernur.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Provinsi Kaltim Irhamsyah menegaskan, 42 paket kegiatan itu menjadi perhatian khusus agar diselesaikan sesuai target.
“Kurang lebih Rp1,161 triliun pagu alokasi yang disiapkan untuk 42 paket tersebut,” jelas Irhamsyah.
Dia menjelaskan, 42 paket kegiatan yang menjadi perhatian khusus dimaksud, terdiri dari Dinas PUPR 36 paket dengan alokasi sesuai pagu Rp899,3 miliar dengan perlu pemantauan 9 paket dan perhatian 27 paket.
Kemudian, satu paket RSUD AWS sesuai pagu Rp105,9 miliar, perlu pemantauan satu paket. Satu paket Dinas Kehutanan Rp42,3 miliar, perlu pemantauan satu paket.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp2,7 miliar perlu perhatian satu paket. Tiga paket Dinas ESDM Rp107,3 miliar, perlu pemantauan dua paket dan satu paket perlu perhatian. Terakhir satu paket Dinas Kesehatan Kaltim Rp3,7 miliar, perlu perhatian satu paket.

Discussion about this post