Tugas Koalisi Pengacara Kebebasan Pers di Kalimantan Setelah Dibentuk

progreskaltim.id Koalisi Pengacara Kebebasan Pers Kalimantan resmi terbentuk pada Jumat, 8 September 2023. Inisiatif ini diharapkan mewujudkan akses keadilan dan bantuan hukum kepada jurnalis dan media di Kalimantan yang berhadapan dengan hukum akibat kerja-kerja jurnalistiknya.

Koalisi ini terbentuk usai Pelatihan Pengacara Berperspektif Pers pada tanggal  5-7 September 2023 di Balikpapan Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh LBH Pers atas dukungan Internews USAID Media.

Pelatihan ini diikuti oleh pengacara bantuan hukum dari berbagai organisasi/kantor hukum seperti LBH Samarinda, LBH Palangkaraya, Jatam Kaltim, PBHI Kalbar, LBH Apik Kupang, LBH Borneo Nusantara, Peradi Balikpapan, PPMAN Region Kalimantan, LBH Abdi Damai, Fraksi Rakyat Kalimantan, Triple A, GMNI, Zainiafrizal dan partner, AJI Balikpapan dan Firma Hukum Rumah Swadaya.

“Dengan adanya koalisi pengacara ini harapannya jurnalis dan media memiliki ruang aman dan keberanian untuk melakukan fungsi kontrol sosialnya terhadap kekuasaan dan yang pada akhirnya adalah masyarakat mendapatkan informasi berkualitas,” ujar Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin dalam siaran pers yang dite rima progreskaltim.id

Senada, Ketua AJI Balikpapan Teddy Rumengan mengapresiasi komitmen para pengacara yang bersedia mendampingi media/jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Hal ini merupakan wujud solidaritas antar profesi untuk kepentingan publik yang lebih luas.

“Apalagi potensi kekerasan terhadap pers di Kalimantan cukup besar. Khususnya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan maupun sumber daya alam,” ujarnya.

Termasuk juga menyangkut keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan pemetaan yang dilakukan AJI Balikpapan, AJI Samarinda dan AJI Indonesia, juga berpotensi terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap pers yang juga harus diwaspadai.

”Adanya komitmen dari para pengacara yang siap mendampingi jurnalis yang berhadapan dengan hukum saat melaksanakan kegiatan jurnalistik setidaknya memberikan rasa aman bagi kami,” ujarnya.

Para jurnalis dan media yang mendapatkan kekerasan dan ancaman hukum saat kerja jurnalistik bisa mengadukan permasalahan hukumnya di www.lapor.lbhpers.org.