progreskaltim.id Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmen dalam mempercepat pembangunan desa melalui Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Samarinda, Selasa, 17 Juni 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing di Kalimantan Timur.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa forum ini merupakan ajang strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat arah pembangunan desa agar selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun nasional.
“Agenda ini menjadi momen strategis untuk menyatukan persepsi lintas daerah terkait arah kebijakan pembangunan desa. Khusus untuk Kukar, sebagian program tematik sudah masuk dalam rencana kerja kami,” katanya.
Rapat teknis tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur serta tujuh kabupaten dan kota se-Kaltim.
Dalam pertemuan tersebut, peserta mendiskusikan strategi pelaksanaan sembilan program tematik desa. Program itu meliputi pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, Desa Ekspor, Desa Ramah Lingkungan, hingga Desa Ramah Perempuan dan Anak.
Selain membahas program tematik, forum juga menyoroti pemerataan akses listrik di Kalimantan Timur. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan target ambisius, yaitu seluruh desa dan kelurahan di Kaltim dapat teraliri listrik pada 2027.
“Langkah awal kami adalah memetakan peran daerah serta menghitung kebutuhan anggaran untuk mendukung implementasi program tematik desa di tahun 2026,” jelas Arianto.
DPMD Kukar menilai, percepatan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan desa dalam berinovasi serta membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Oleh karena itu, forum seperti ini menjadi ruang penting dalam menyamakan langkah agar setiap program desa berjalan efektif dan terukur.
“Dengan dukungan lintas sektor dan sinergi antar daerah, pembangunan desa diharapkan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih berkualitas dan berkelanjutan,” tutur Arianto.
Melalui konsistensi kebijakan dan sinergi lintas sektor, DPMD Kukar optimistis bahwa tahun 2025 akan menjadi momentum percepatan pembangunan desa yang lebih inklusif.
Upaya ini sejalan dengan visi besar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa. (*adv/dpmdkukar)
Discussion about this post