progreskaltim.id Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat paling bawah sebagai bagian dari upaya membangun fondasi sosial yang lebih kuat.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan mendorong pelatihan khusus bagi kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat Rukun Tetangga (RT), yang menjadi ujung tombak aktivitas pemberdayaan di lingkungan permukiman.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar, mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur kelembagaan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan nyata melalui alokasi anggaran sebesar Rp50 juta per RT untuk memperkuat kapasitas PKK sebagai motor pemberdayaan berbasis keluarga.
“PKK RT merupakan struktur paling bawah dari organisasi PKK. Berdasarkan inventarisasi sejak 2024, masih banyak wilayah yang belum memiliki struktur PKK RT secara lengkap,” ujar Elvandar.
Program pelatihan ini dirancang untuk memperkuat peran PKK RT dalam menjalankan fungsi edukasi, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup keluarga. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa struktur kelembagaan masyarakat mampu bekerja secara efektif, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan warga di lapangan.
“Kami ingin memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang harus dilakukan kelompok PKK RT, kedudukan mereka di lingkungan, serta bagaimana bisa terlibat aktif dalam upaya pemberdayaan warga,” jelas Elvandar.
Dana tersebut dapat digunakan untuk beragam kebutuhan, mulai dari peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana pendukung kegiatan PKK, hingga program-program tematik yang dapat memperluas manfaat bagi masyarakat.
Dukungan anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sosial yang diberikan PKK RT kepada warga di setiap lingkungan.
Melalui penguatan kelembagaan ini, DPMD Kukar optimistis bahwa PKK RT dapat menjadi ruang kolaborasi yang lebih produktif dalam mendorong kemandirian keluarga dan menghidupkan kembali semangat gotong royong.
Pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan dukungan agar struktur masyarakat di tingkat RT semakin solid dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan berbasis komunitas. (*adv/dpmdkukar)
Discussion about this post