progreskaltim.id Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menaikkan bantuan keuangan RT menjadi perhatian utama dalam pertemuan bersama 139 Ketua RT di Kecamatan Anggana, Minggu, 14 September 2025. Dalam forum dialog tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan peningkatan nilai bantuan dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per RT guna memperkuat pembangunan di tingkat lingkungan.
Arianto menjelaskan bahwa usulan kenaikan anggaran itu berangkat dari kebutuhan riil di lapangan serta masukan para Ketua RT yang selama ini mengelola bantuan serupa. Ia menyebutkan bahwa tambahan dana akan membantu percepatan perbaikan lingkungan sekaligus memberikan ruang bagi RT untuk menjalankan program prioritas sesuai kebutuhan warganya.
“Namun penggunaannya tetap harus sesuai dengan kewenangan desa dan RT. Jika ada usulan di luar kewenangan, akan dikoordinasikan dengan kecamatan atau perangkat daerah terkait,” sambungnya.
Pertemuan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum Desa Anggana itu juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan keuangan RT yang telah berjalan sejak 2022. Program dengan nominal Rp50 juta per RT tersebut menurut sejumlah Ketua RT telah memberikan manfaat nyata, meski dalam praktiknya masih terdapat beberapa persoalan teknis. Arianto menegaskan bahwa setiap masukan akan menjadi rujukan untuk menyempurnakan mekanisme program ke depan.
“Masukan dari Ketua RT akan dijadikan acuan untuk penyempurnaan program. Mayoritas merasa terbantu, tetapi memang ada beberapa hal teknis yang perlu diselesaikan,” terang Arianto.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang turut hadir menekankan bahwa peran Ketua RT sangat strategis sebagai penggerak pelayanan publik di tingkat lingkungan. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan program harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh warga.
“Program ini harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ketua RT harus memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan lingkungan,” ujarnya.
Usai dialog, Aulia meninjau sejumlah lokasi pembangunan hasil bantuan RT di Anggana. Ia menyebut evaluasi menyeluruh penting untuk memastikan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis masyarakat tetap berjalan konsisten.
“Ini bagian dari upaya kami untuk mengoptimalkan peran Ketua RT dan memastikan pemerataan pembangunan hingga ke lingkungan terkecil,” pungkasnya. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post