progreskaltim.id Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi berbagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Peserta kegiatan meliputi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pengelola koperasi desa yang memiliki peran penting dalam tata kelola ekonomi lokal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program nasional penguatan ketahanan pangan berbasis desa. Menurutnya, desa memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pangan karena didukung sumber daya alam, struktur sosial, serta tradisi pertanian yang telah berlangsung lama.
“Bimtek dilaksanakan selama tiga hari. Tujuannya agar program ketahanan pangan nasional tersosialisasi secara merata dan dapat diterapkan efektif di desa,” jelasnya.
Selain itu, bimtek ini juga menjadi bagian dari dukungan Kabupaten Kukar terhadap program pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Melalui model kelembagaan tersebut, desa didorong tidak hanya menjadi produsen komoditas pangan, tetapi juga pengelola distribusi, pemasaran, hingga stabilisasi harga bagi kebutuhan masyarakat.
Arianto menegaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan ekonomi desa merupakan pondasi utama agar program berjalan berkelanjutan. Ia mengatakan, tanpa tata kelola yang kuat, berbagai program ketahanan pangan berisiko hanya menjadi kegiatan jangka pendek tanpa memberikan dampak signifikan bagi ekonomi warga.
“Setelah mengikuti bimtek, aparatur desa diharapkan dapat lebih siap mengelola program ketahanan pangan dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Melalui program ini, Pemkab Kukar menargetkan terbentuknya ekosistem ekonomi pangan yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arianto menutup dengan menegaskan bahwa desa harus menjadi ruang utama bagi keberlanjutan pangan nasional, bukan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai pelaku utama pembangunan. (*adv/dpmdkukar)
Discussion about this post