progreskaltim.id Arah pembangunan desa di Kutai Kartanegara diproyeksikan lebih terukur pada 2026 seiring penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Dalam proses tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) menegaskan pentingnya penyesuaian rencana anggaran desa agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan warga, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.
Penekanan itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) pelayanan dan sosialisasi pedoman penyusunan APBDes 2026 yang digelar secara daring, Rabu, 26 November 2025. Forum tersebut mempertemukan pemerintah kecamatan, kepala desa, perangkat desa, hingga unsur masyarakat untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan fiskal desa tahun depan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, memaparkan pagu indikatif yang meliputi alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, hingga besaran anggaran pendukung lainnya sebagai dasar bagi desa dalam menyusun Rancangan APBDes. Ia menekankan bahwa angka tersebut belum final.
“Untuk angka definitifnya, kita masih menunggu penetapan APBD. Kalau APBD sudah ditetapkan, maka angka dana transfer ke desa, baik ADD, bagi hasil pajak, maupun bantuan keuangan menjadi final,” jelas Arianto.
Ia menyebutkan bahwa dana desa pada 2026 diperkirakan mengalami koreksi sekitar 10–15 persen. Pada 2025, dana bagi hasil daerah mencapai kurang lebih Rp 5 triliun, sedangkan pagu indikatif bagi desa sekitar Rp 3 triliun.
Dari proporsi tersebut, desa memperoleh alokasi sekitar 10 persen atau berkisar Rp 300 miliar. Arianto menjelaskan bahwa kisaran angka inilah yang disampaikan sebagai dasar perhitungan pagu indikatif ADD 2026.
Selain menjelaskan gambaran fiskal, Arianto menegaskan pentingnya penyelarasan APBDes dengan RPJMD kabupaten serta prioritas pembangunan nasional. Ia mengingatkan bahwa agenda pengentasan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan masih menjadi fokus pemerintah pusat, sekaligus sejalan dengan arah kebijakan Pemkab Kukar.
Arianto menekankan bahwa desa menjadi bagian penting dalam mempercepat pencapaian target tersebut. Ia mencontohkan program bedah rumah dan penyediaan makanan tambahan yang menyasar masyarakat terdampak sebagai bentuk kontribusi konkret yang bisa dilakukan pemerintah desa. “Desa kita dorong untuk aktif terlibat, misalnya dalam bedah rumah atau penyediaan makanan tambahan,” akhirinya. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post