progreskaltim.id Pemerataan layanan ekonomi di Desa Loa Sumber, Kecamatan Loa Kulu, segera memperoleh penguatan melalui pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Fasilitas ini digadang menjadi pusat pelayanan usaha yang memudahkan warga memperoleh kebutuhan harian maupun akses usaha secara lebih dekat, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat bergerak lebih efisien dari lingkungan mereka sendiri.
Pemerintah desa menempatkan pembangunan gerai sebagai bagian dari strategi memperluas ruang pelayanan publik. Pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) turut mengarahkan agar pengembangan koperasi berjalan terstruktur sesuai tahapan kelembagaannya. Pematangan lahan menjadi langkah awal yang tengah dituntaskan.
Kepala Desa Loa Sumber, Sukirno, menyampaikan bahwa pekerjaan awal pembangunan gerai sudah memasuki tahap penyelesaian. “Ini dalam proses persiapan lahan yang kita matangkan. Insya Allah dalam satu sampai dua hari ke depan selesai perapiannya dan langsung akan kita kerjakan,” terang Sukirno ketika ditemui pada Rabu, 26 November 2025. Tahap ini disebutnya krusial sebelum fasilitas dapat didirikan sesuai rencana.
Gerai Koperasi Merah Putih dibangun di Dusun 1, RT 6, sebagai lokasi yang mudah dijangkau oleh warga dari berbagai titik permukiman. Sukirno menuturkan bahwa pemerintah desa menyiapkan enam hingga tujuh jenis usaha yang akan dioperasikan di bawah koperasi tersebut. “Misalkan di gerai pertama kita membuat apotek, sembako, dan hal-hal lain sesuai petunjuk teknis yang ada,” sambungnya. Kehadiran gerai ini diharapkan menjadi simpul layanan ekonomi terpadu.
Sukirno menjelaskan, pembangunan gerai merupakan lanjutan setelah pemerintah desa menyelesaikan legalisasi kelembagaan Koperasi Merah Putih hingga teregister secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah bangunan berdiri, berbagai program lanjutan akan disusun menyesuaikan fungsi gerai yang telah dirancang. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa. “Harapan kami ke depan juga akan berkolaborasi dengan pihak BUMDes,” ujarnya.
Pembangunan gerai serta kantor koperasi dibiayai dari anggaran pemerintah pusat yang disalurkan melalui TNI. “Itu anggaran dari pihak pemerintah pusat, ke TNI melalui Kodim dan Koramil, lalu langsung ke pihak desa. Teknis pekerjaannya juga kita lakukan secara swakelola,” akhirinya.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa seluruh koperasi yang diluncurkan telah melalui proses legalisasi dan siap beroperasi. Pada tahun ini, fokus utamanya adalah pembentukan kelembagaan. Sementara pada 2026, koperasi mulai diarahkan pada pengembangan usaha dan akses permodalan.
“Kami akan mendampingi koperasi melalui proses verifikasi dan klarifikasi rencana bisnis. Ini bukan hanya menjalankan amanat pusat, tapi juga strategi lokal untuk memperkuat ekonomi desa,” jelas Arianto.
Program ini diyakini tidak hanya akan menumbuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga melalui kerja sama yang terorganisasi.
Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap program ini dapat menjadi pondasi bagi terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post