progreskaltim.id Pemkab Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terus menyempurnakan tata kelola keuangan pemerintah desa. Salah satu kebijakan strategis lewat penyederhanaan skema pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tiga tahap menjadi 2 tahap. Masing-masing disalurkan 60 persen di tahap pertama dan 40 persen tahap kedua.
Dengan skema baru tersebut, seluruh anggaran pembangunan desa kini dapat direalisasikan lebih cepat. Beberapa program prioritas yang telah berjalan di antaranya Rp50 juta per RT, insentif untuk tenaga kesehatan desa, dan operasional Posyandu.
Kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati yang disahkan pada akhir 2024 ini terbukti mengurangi kendala administratif pelaporan penggunaan dana desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyebut sekitar 10 persen desa di Kukar masih mengalami kendala administratif.
Terutama terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan dokumen ini menjadi syarat utama pencairan Dana Desa setiap tahunnya.
“Dana Desa itu tidak bisa cair jika desa belum merancang APBDes, dan perencanaannya harus selesai paling lambat Desember tahun berjalan,” kata Arianto kepada awak media, belum lama ini.
Arianto mencontohkan, meskipun seluruh desa di Kukar telah menyelesaikan rancangan APBDes 2024, masih ada desa yang belum dapat merealisasikan pekerjaan hingga Maret 2025. Situasi ini paling banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Tabang.
Selain masalah administratif, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa desa di wilayah pedalaman masih mengalami kesulitan mengakses aplikasi keuangan atau berkomunikasi dengan dinas terkait karena jaringan internet yang terbatas. Namun, Arianto menyebut persoalan ini mulai teratasi.
“Alhamdulillah sekarang permasalahan itu mulai bisa diatasi karena jaringan internet mulai menjangkau lokasi-lokasi desa di situ,” ujarnya. “Semuanya sudah berjalan sesuai rencana,” sambungnya. (*advdpmdkukar)
Discussion about this post