progreskaltim.id Akses kesehatan yang merata bagi warga kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu. Untuk menjaga agar layanan kesehatan dasar tetap berjalan tanpa hambatan, desa membuka rekrutmen dua tenaga kesehatan Badan Kerja Sama Desa Tenaga Kesehatan (BKKD-Nakes). Kehadiran tenaga baru ini diharapkan memberikan kemudahan bagi warga dalam memperoleh layanan kesehatan yang lebih cepat dan terjangkau.
Pendaftaran dibuka untuk mengisi posisi bidan dan ahli gizi. Kebutuhan tersebut muncul setelah bidan sebelumnya dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan resmi mundur dari jabatan desa. Kondisi ini membuat Loh Sumber mengalami kekosongan tenaga kesehatan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan bagi masyarakat.
“Bidan yang lama sudah lulus P3K dan mengundurkan diri, jadi posisi bidan dan ahli gizi sekarang kosong,” terang Sukirno, Rabu, 26 November 2025.
Pemerintah desa menetapkan persyaratan bagi pelamar yang ingin mendaftar, mulai dari Surat Tanda Registrasi (STR) aktif hingga ijazah D3 Kebidanan atau Profesi Kebidanan bagi posisi bidan.
Berkas penunjang lainnya, seperti riwayat hidup, surat keterangan sehat, ijazah terakhir, dan transkrip nilai, dikumpulkan langsung melalui Kantor Desa Loh Sumber. Menurut Sukirno, tenaga yang diterima nantinya akan bertugas di Pos Pelayanan Terpadu (Pusban) desa.
“Tenaga yang diterima nantinya akan ditempatkan di Pos Pelayanan Terpadu (Pusban) desa untuk membantu layanan kesehatan masyarakat,” jelas Sukirno.
Hingga pertengahan pekan ini, baru satu pelamar yang masuk. Meski begitu, masa pendaftaran tetap berlangsung hingga akhir bulan untuk memberi kesempatan lebih luas bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.
“Sampai sekarang baru satu yang mendaftar. Pendaftarannya tetap dibuka sampai akhir bulan ini,” tambahnya.
Sukirno menuturkan bahwa seleksi akan dilakukan jika jumlah peminat lebih dari satu orang. Namun apabila formasi belum terpenuhi, pendaftaran diperpanjang agar kebutuhan tenaga kesehatan dapat terisi.
“Yang dibutuhkan bidan satu orang, ahli gizi juga satu orang. Kalau pelamar cuma satu, tetap masuk tapi harus memenuhi syarat. Kalau tidak, pendaftaran kita buka lagi,” tutupnya.
Dalam proses penguatan layanan dasar di desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) menjadi mitra strategis yang terus mendukung pengembangan kualitas pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyiapkan skema insentif senilai sekitar Rp8 miliar pada 2025.
Skema ini tidak hanya bertujuan menyalurkan insentif bagi tenaga kesehatan, tetapi juga mendorong keterlibatan putra-putri lokal yang bersedia menetap dan melayani masyarakat di desa masing-masing.
“Kami ingin tenaga medis yang stay di desa adalah putra-putri daerah yang siap bertugas. Kalau sudah dikirim ke Tenggarong, seringnya tidak kembali. Kalau tidak aktif, kami tidak akan membayar,” terang Kepala DPMD Kukar, Arianto medio 2025.
Pemkab Kukar berharap, melalui skema insentif ini, distribusi tenaga kesehatan ke desa-desa dapat lebih merata, terutama untuk wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan dasar. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post