progreskaltim.id Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengaku tak ingin terburu-buru memaksakan digitalisasi pelayanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). DPMD memilih pendekatan bertahap dan mengutamakan pembinaan terlebih dahulu.
Arianto menjelaskan, kondisi ini dilatarbelakangi keterbatasan kapasitas teknis pengelola BUMDes mengelola sistem digital secara optimal.
“Bukan karena tidak mau, tapi karena belum siap. Kalau dipaksakan padahal belum dibutuhkan, nanti justru tidak berjalan,” kata Arianto Jumat.
Sebab, pengalaman DPMD Kukar sebelumnya menunjukkan aplikasi yang dikembangkan tanpa kajian menyeluruh justru kerap putus di tengah jalan.
Karena itu, ia menilai perlu melihat kondisi kebutuhan dan kemampuan implementasi di tingkat desa sebelum merancang sistem digital baru.
Digitalisasi sendiri akan tetap menjadi arah pengembangan pelayanan desa dan BUMDes. Namun pelaksanaannya harus relevan dengan kondisi dan kesiapan masyarakat desa.
“Yang penting itu bukan sekadar punya aplikasi, tapi aplikasinya bisa digunakan dan membawa manfaat” tuturnya.
DPMD Kukar saat ini masih mengandalkan aplikasi yang sudah terbukti berjalan efektif seperti Siskeudes dan Si Pacarkuda untuk urusan keuangan desa. Pola serupa akan menjadi acuan jika kelak aplikasi BUMDes benar-benar dikembangkan. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post