progreskaltim.id Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun mengungkapkan, kebijakan yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Mahulu tahun anggaran 2024 telah dirancang dan memiliki nilai strategis. Terutama menjamin hak-hak dasar masyarakat.
“Baik hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, hak untuk hidup sejahtera dan memperoleh kebutuhan dasar lainnya,” terangnya ketika menghadiri penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Mahulu tahun anggaran 2024. Agenda yang berlangsung di Ruangan Kota Bangun, lantai 10 Hotel Selyca Mulya, Samarinda, Jumat, 24 November 2023.
Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan ini juga dihadiri Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Mahulu.
Wabup berterima kasih atas komitemen fraksi melalui pandangan akhir atas RAPBD 2024. Baginya, sumbangsih pandangan ini begitu bermakna bagi penyempurnaan RAPBD Mahulu 2024 nanti. Langkah ini merupakan penyatuan pandangan legislatif dan eksekutif terhadap kebijakan pembangunan.
“Maka saya yakin dalam setiap tahapan pembahasan rancangan APBD tahun 2024 ini, terdapat dinamika yang menyangkut isu-isu terkini. Kondisi ini merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi dalam setiap penyusunan anggaran,” ucapnya Wabup Avun membacakan sambutan Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh.
Selanjutnya, sambung Avun, RAPBD ini akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim. Untuk nantinya dievaluasi oleh tim evaluasi sebelum nantinya disahkan menjadi peraturan daerah.
Proses ini terang Avun membutuhkan kehati-harian dan senantiasa memperhatikan kaidah serta aturan yang berlaku. Mengingat, semua proses sambung dia mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dipantau dan selalu diminta pelaporannya oleh sistem yang terintegrasi.
“Harapannya melalui proses APBD 2024 ini seluruh kegiatan perangkat daerah terlaksana sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan sehingga mempunyai manfaat yang dirasakan oleh semua masyarakat serta menjadi acuan kerja bagi semua pihak,” jelas Yohanes Avun.
Di akhir, Avun juga menyampaikan, beberapa kegiatan yang telah dianggarakan melalui APBD Perubahan 2023 yang belum dilaksanakan akan diprogramkan kembali tahun 2024. Begitu pula dengan bantuan keuangan provinsi dan dana Alokasi Khusus RAPBD 2024 yang akan disepakati hari ini.
“Untuk itu melalui sidang dewan yang terhormat pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa kegiatan yang diprogramkan kembali akan mempengaruhi penerimaan pembiayaan dan belanja tahun anggaran 2024 pada waktu penyempurnaan RAPBD tahun anggaran 2024 setelah dievaluasi oleh tim evaluasi provinsi,” ungkapnya. (adv/prokopimmahulu)
Discussion about this post