progreskaltim.id Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) Arianto menekankan pentingnya sinergi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Arianto mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Koperasi didorong untuk mengembangkan sektor usaha yang belum dikelola BUMDes, sementara di kelurahan yang tidak memiliki BUMDes, koperasi menjadi fokus utama.
“Intinya, antara BUMDes dan koperasi harus saling menguatkan agar keduanya bisa berjalan paralel,” katanya 10 Juni 2025.
Menurutnya, percepatan pembentukan KMP bukan hanya memenuhi target nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan produktif, mengakses peluang usaha, serta memperkuat jejaring kemitraan dengan berbagai pihak.
“Alhamdulillah, jumlah koperasi sudah mencapai 237. Dari jumlah itu, 61 koperasi sudah memiliki SK dan akta notaris, sementara sisanya masih dalam proses percepatan legalisasi,” ujar Arianto.
Di lapangan, sejumlah desa mulai menyelesaikan tahap penyusunan kelembagaan dan administrasi koperasi. Pemerintah daerah turut memastikan sumber daya manusia yang dilibatkan memahami prinsip tata kelola koperasi modern. Dengan begitu, KMP dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang sehat, transparan, dan akuntabel.
Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan terus diupayakan optimal oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Program strategis nasional ini menjadi prioritas utama dalam memperkuat basis ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
Pemerintah daerah, kata Arianto berkomitmen mengawal pelaksanaan program ini agar selaras dengan arahan pemerintah pusat. Pendampingan intensif diberikan kepada desa dan kelurahan agar proses pembentukan dapat berjalan efektif.
“Pengurus koperasi sudah ada, pelatihan akan segera dilaksanakan, dan camat bersama semua pihak harus segera memetakan potensi lokal yang bisa digerakkan sebagai unit usaha koperasi,” kata Arianto.
Dengan target penyelesaian dalam waktu dekat, Pemkab Kukar optimis KMP akan segera beroperasi di seluruh desa dan kelurahan. Pemerintah berharap koperasi ini mampu menjadi pilar ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, sekaligus memperkuat visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post