progreskaltim.id Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempertegas komitmennya dalam memperkuat peran masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah meningkatkan bantuan keuangan bagi Rukun Tetangga (RT) dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dalam puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22, yang digelar di Dermaga Penyeberangan Kapal, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Minggu, 20 2025.
Menurut Aulia, peningkatan bantuan ini menjadi bagian dari strategi memperkuat kemandirian sosial-ekonomi masyarakat sekaligus memperluas dampak pembangunan hingga ke tingkat lingkungan terkecil. RT, kata dia, merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan warga.
“RT adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Melalui peningkatan dukungan keuangan ini, kami ingin memastikan mereka memiliki kapasitas dan sumber daya memadai untuk memperbaiki lingkungan dan menggerakkan partisipasi warga,” ujar Aulia.
Selain memperbesar bantuan RT, Pemkab Kukar juga memastikan keberlanjutan program bantuan Rp1 juta untuk keluarga prasejahtera. Program ini ditujukan untuk memperkuat jaring sosial dan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kukar.
“Kita tidak ingin ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan. Semua harus merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Aulia menegaskan bahwa semangat gotong royong harus tetap menjadi fondasi utama pembangunan di Kukar. Ia mengingatkan, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bukan sekadar agenda tahunan, melainkan sarana memperkuat kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah perubahan zaman.
“BBGRM adalah wujud nyata filosofi Betulungan Etam Bisa — bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai jika kita saling menolong dan bekerja bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menuturkan, kegiatan BBGRM tahun ini dilaksanakan serentak di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di Kukar. Tujuannya untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai gotong royong sebagai dasar pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.
Pemkab Kukar juga memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang dinilai berhasil mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui sistem desk online, guna memastikan tata kelola desa berjalan sesuai prinsip keterbukaan.
“Penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi dorongan agar desa terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan desa yang transparan dan partisipatif adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah,” ujar Arianto.
Ia menambahkan, momentum BBGRM diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi energi kolektif bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama.
“Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan di Kukar akan lebih inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post