progreskaltim.id Penegasan tentang pentingnya pemerataan layanan dasar di wilayah pedesaan menjadi titik perhatian utama dalam rangkaian kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) pada 9–14 Oktober 2025. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), upaya tersebut diprioritaskan untuk memastikan akses pendidikan dan kesehatan benar-benar menjangkau warga hingga ke kecamatan hulu.
Fokus itu disampaikan pejabat DPMD, Arianto, yang mendampingi kegiatan Bupati Kukar selama enam hari perjalanan. Ia menuturkan bahwa agenda monitoring tahun ini dirancang lebih intensif karena menyasar kawasan yang tersebar dan relatif jauh dari pusat pemerintahan. Kunjungan dilakukan ke enam kecamatan, yakni Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Kota Bangun Darat. Wilayah Tabang tidak termasuk dalam rangkaian tersebut karena telah lebih dulu dikunjungi Bupati pada agenda adat Mecaq Undat dan peletakan batu pertama pembangunan SMK. “Total ada tujuh kecamatan. Tabang tidak masuk agenda karena Bupati sudah lebih dulu berkunjung ke sana saat menghadiri kegiatan adat Mecaq Undat di Desa Buluk Sen dan peletakan batu pertama pembangunan SMK di Desa Tukung Ritan,” ujarnya.
Arianto menambahkan bahwa mekanisme kerja lapangan tahun ini dirancang berbeda dari pola biasa. Seluruh rombongan memilih untuk tidak kembali ke Tenggarong, melainkan menetap sementara di setiap kecamatan agar dapat berdialog lebih lama dengan masyarakat dan perangkat desa. Setiap hari dimulai dengan Safari Subuh, kemudian dilanjutkan peninjauan ke sekolah dan layanan kesehatan yang menjadi titik evaluasi utama.
Ia menegaskan kembali arah kebijakan kunjungan tersebut. Fokus utama Bupati, lanjut Arianto, ialah memastikan pelayanan dasar dapat diakses optimal hingga pelosok desa, terutama pendidikan dan kesehatan. “Beliau ingin melihat langsung bahwa warga bisa mendapatkan layanan kesehatan cukup dengan membawa KTP tanpa hambatan,” tuturnya.
DPMD menilai pola kerja lapangan semacam ini membantu mempercepat identifikasi kebutuhan desa dan memetakan langkah korektif. Pemerintah daerah berharap rangkaian monitoring tersebut menghasilkan perbaikan layanan publik secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kecamatan. Evaluasi lapangan yang lebih menyeluruh dan kedekatan dengan warga menjadi bekal untuk menyempurnakan program pemberdayaan desa ke depan. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post