Cara Kecamatan Sebulu Pastikan Birokrasi tak Hambat Bantuan Sosial Warga

progreskaltim.id Bagi warga di Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara, proses mendapatkan bantuan sosial kini tidak lagi harus menunggu lama. Sejak beberapa bulan terakhir, pemerintah kecamatan mulai menerapkan sistem penyaluran yang lebih ringkas—tanpa mengabaikan ketepatan data dan akuntabilitas.

Upaya ini lahir dari kesadaran bahwa birokrasi yang terlalu panjang sering kali memperlambat realisasi bantuan. Kini, setiap tahapan administrasi, mulai dari verifikasi hingga pencairan, dirancang agar tidak menumpuk di meja administrasi.

BacaJuga

“Kami ingin masyarakat menerima bantuan tepat waktu, tanpa harus terhambat karena tumpukan berkas,” ujar Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Sebulu, Nurul Yakin.

Selama ini, kendala utama muncul pada proses validasi data dan pencairan dana yang memerlukan waktu cukup lama. Untuk mengatasinya, pihak kecamatan menggandeng pemerintah desa memperbarui data penerima manfaat secara berkala. Sistem pendataan kolaboratif ini juga memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat maupun tercatat ganda.

“Setiap desa kini memiliki tanggung jawab aktif memperbarui data. Dengan begitu, proses penyaluran bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” jelas Nurul.

Program bantuan yang disalurkan mencakup bantuan sembako, BLT, serta dukungan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, kecamatan juga bekerja sama dengan Baznas dan berbagai organisasi sosial untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.

Namun, menurut Nurul, bantuan sosial hanyalah satu sisi dari upaya peningkatan kesejahteraan. Pemerintah juga mulai menyiapkan langkah lanjutan berupa program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tak bergantung terus pada bantuan.

“Kami ingin warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi setelahnya,” katanya.

Dengan sistem administrasi yang lebih efisien dan kolaboratif, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial di Sebulu tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan instrumen nyata untuk membangun kemandirian masyarakat.

(adv/diskominfokukar)

Bagikan:

Discussion about this post

Populer

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10