progreskaltim.id Di sebuah sekolah dasar di pedalaman Kukar, anak-anak sering berangkat tanpa sarapan. Bekal seadanya jadi kebiasaan. Kini, kabar baik datang dari pemerintah pusat: program Makanan Bergizi Gratis (MBG) siap diluncurkan di seluruh daerah, termasuk Kutai Kartanegara.
Asisten I Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan nasional tersebut. “Seperti yang ditegaskan Mendagri tadi, Pemerintah Daerah harus aktif dalam mendukung percepatan program MBG dan seluruh kepala daerah harus segera membentuk Satgas. Pemkab Kukar siap mendukung program Pemerintah Pusat,” ujarnya usai mengikuti sosialisasi virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Jumat (18/7/2025).
Program MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap daerah diwajibkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memperkuat koordinasi teknis di lapangan. Taufik menjelaskan, kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan pimpinan Satgas, asalkan koordinasi berjalan efektif. “Yang terpenting adalah kolaborasi teknis yang efektif antara BGN dan Pemda,” katanya.
Taufik juga menyoroti pentingnya pemetaan dapur sentral MBG yang realistis dan berbasis kondisi wilayah. “Penentuan titik pun harus memperhatikan kondisi geografis, keterjangkauan, dan sebaran peserta didik. Pemkab Kukar harus menyesuaikan titik lokasi sesuai dengan geografis wilayahnya yang bisa terjangkau dengan baik,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi di tingkat provinsi, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa program MBG telah memberikan dampak lebih luas dari sekadar gizi anak. “Hasil evaluasi lapangan menunjukkan bahwa MBG bukan hanya soal asupan gizi anak, tapi juga membuka ruang hidup baru bagi petani lokal. Sayangnya, distribusinya belum merata,” ujar Ananda saat kunjungan kerja ke Kukar, Senin (2/6/2025).
Menurut Ananda, rantai pasokan bahan pangan untuk MBG menjadi peluang ekonomi baru bagi petani dan pelaku usaha lokal. Meski begitu, tantangan pemerataan distribusi dan kesiapan infrastruktur masih perlu perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pemkab Kukar kini bergerak cepat. Satgas percepatan MBG disiapkan, lokasi dapur sentral ditentukan, dan koordinasi lintas instansi mulai dilakukan. Fokusnya jelas: memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan manfaatnya terasa hingga ke pelosok desa.
Implementasi program ini diharapkan bukan sekadar kebijakan administratif. Ia menjadi langkah nyata dalam menurunkan stunting, memperkuat ketahanan pangan, dan menghidupkan ekonomi desa lewat pangan lokal. Pemerataan dan akuntabilitas lapangan kini menjadi ujian berikutnya bagi Pemkab Kukar. (adv/diskominfo kukar)
Discussion about this post