progreskaltim.id Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembangunan desa.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi warga Desa Menaman Kiri di Kecamatan Muara Kaman, serta Desa Mekar Jaya dan Sumber Sari di Kecamatan Sebulu yang umumnya berkaitan dengan kebutuhan dasar dan infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa RDP tersebut difokuskan pada identifikasi kebutuhan mendesak, seperti akses listrik, air bersih, perbaikan permukiman, dan dukungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan warga tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar keputusan yang diambil tepat sasaran.
“Kelompok masyarakat menyampaikan kebutuhan layanan dasar, mulai dari air bersih, listrik, hingga infrastruktur jalan,” ujar Arianto.
RDP yang berlangsung pada Selasa, 2 Agustus 2025 itu melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait. Hadir dalam pertemuan tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PLN, hingga perwakilan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tiga desa tersebut.
Arianto menambahkan bahwa pemerintah daerah mendorong adanya komitmen bersama dari perangkat daerah maupun perusahaan dalam memberikan solusi konkret. Ia menilai bahwa aspirasi masyarakat harus dijadikan dasar penyusunan kebijakan pembangunan desa.
Dengan demikian, kebutuhan warga dapat ditangani secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada forum diskusi semata.
“Harapan masyarakat, PLN bisa menaikkan voltase agar sesuai standar 220 volt,” kata Arianto.
dua desa di Kecamatan Sebulu, yakni Mekar Jaya dan Sumber Sari, warga sudah menikmati listrik PLN. Namun, tegangan yang diterima masih rendah, hanya sekitar 160 volt dari standar 220 volt. Kondisi tersebut membuat peralatan rumah tangga warga tidak bisa berfungsi optimal.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, pemerintah daerah berharap persoalan desa dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. (adv/diskominfokukar)
Discussion about this post