progreskaltim.id Lomba Desa Berkinerja Baik dalam Percepatan Penanganan Stunting yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bukan sekadar ajang penilaian administratif. Lomba ini dirancang untuk mengukur sejauh mana desa mampu memanfaatkan kewenangan serta mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi ibu hamil dan balita.
Melalui kegiatan yang berlangsung di Kantor DPMD Kukar pada Kamis, 3 Juli 2025 itu, pemerintah daerah berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh program pusat, melainkan juga oleh inovasi dan komitmen pemerintah desa.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam penurunan angka stunting karena paling dekat dengan masyarakat yang menjadi sasaran program. “Penanganan stunting tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Desa adalah garda terdepan karena mereka yang paling memahami kondisi warga dan kebutuhan lapangan,” ujarnya, Sabtu, 5 Juli 2025.
Menurut Arianto, sebagian besar desa di Kukar telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan stunting, meskipun tingkat efektivitas pelaksanaannya masih beragam. Beberapa desa dinilai berhasil memanfaatkan dana dengan baik melalui berbagai inisiatif, seperti pemberian makanan tambahan, layanan kesehatan ibu hamil, hingga pemantauan rutin tumbuh kembang anak.
“Keberhasilan bukan diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari seberapa besar manfaat program itu dirasakan oleh masyarakat. Konsistensi dan keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan program menjadi faktor utama,” ujarnya.
Arianto menambahkan, lomba ini tidak hanya menilai administrasi atau laporan kegiatan, melainkan juga mendorong munculnya inovasi dan praktik baik di tingkat desa. Desa yang mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta dampak nyata di masyarakat diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. “Kami ingin memastikan setiap rupiah dari Dana Desa benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar tercatat di atas kertas,” katanya.
DPMD Kukar menilai pendekatan berbasis desa adalah cara paling efektif untuk mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan dana yang cermat dan dukungan masyarakat, desa diharapkan dapat membangun sistem pelayanan gizi dan kesehatan yang lebih responsif.
Arianto optimistis, jika seluruh desa menunjukkan komitmen yang sama, Kutai Kartanegara dapat menjadi contoh nasional dalam penanganan stunting berbasis desa. “Ketika semua desa bergerak bersama, kami percaya Kukar bisa menjadi daerah yang berhasil menurunkan angka stunting lewat kekuatan kolaborasi di tingkat akar rumput,” pungkasnya. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post