progreskaltim.id Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memainkan peran penting dalam membangun fondasi kelembagaan ekonomi di tingkat desa. Melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), DPMD berupaya memperkuat pengelolaan potensi wisata agar dapat dikelola secara mandiri, profesional, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvander, mengatakan bahwa penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pengembangan wisata berbasis masyarakat. “Pembangunan pariwisata tidak cukup hanya dengan promosi dan infrastruktur. Diperlukan kesiapan kelembagaan dan kemampuan SDM yang mumpuni agar potensi desa dapat dikelola secara berkelanjutan,” ujarnya di Tenggarong, Kamis, 3 Juli 2025.
Menurut Elvander, DPMD Kukar terus menjalin koordinasi erat dengan Dinas Pariwisata, mengingat pengelolaan teknis destinasi wisata berada di bawah kewenangan dinas tersebut. Namun, dari sisi pemberdayaan ekonomi warga dan penguatan lembaga desa, DPMD menjadi motor penggerak yang memastikan setiap desa memiliki struktur organisasi ekonomi yang kuat dan inklusif.
“Sinergi lintas dinas sangat dibutuhkan. Kami membangun dari sisi kelembagaan dan pemberdayaan, sementara Dinas Pariwisata memperkuat aspek promosi dan teknis destinasi. Kolaborasi ini penting agar program pengembangan desa wisata berjalan terpadu dari kabupaten hingga nasional,” paparnya.
Ia menambahkan, beberapa desa di Kukar telah menunjukkan kemajuan dengan mengikuti lomba desa wisata di tingkat provinsi dan nasional. Namun, kesiapan kelembagaan dan kualitas pelayanan wisata masih perlu ditingkatkan agar potensi yang ada benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa. “Potensi wisata akan bertahan lama hanya jika dikelola dengan baik. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendasar agar desa mampu bersaing dalam industri wisata yang semakin terbuka,” tutur Elvander.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah desa tidak menyerahkan pengelolaan wisata kepada pihak perorangan. Menurutnya, model pengelolaan yang terintegrasi melalui BUMDes dan Pokdarwis akan menjamin akuntabilitas, kesinambungan, dan pemerataan manfaat bagi warga. “Kami mendorong pemerintah desa untuk menjadi fasilitator yang menyatukan pelaku wisata lokal dalam wadah kelembagaan desa. Dengan begitu, pengelolaan wisata akan lebih terarah dan berdampak jangka panjang,” katanya.
Elvander optimistis, dengan kerja sama yang solid antara DPMD, Dinas Pariwisata, pemerintah desa, dan masyarakat, sektor wisata di Kukar akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru di pedesaan. “Ketika desa mulai bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri, dampaknya akan terasa luas, tidak hanya pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post