progreskaltim.id Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan langkah strategis dengan menyesuaikan anggaran daerah guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana. Kebijakan ini diambil untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini dibahas dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung oleh Bupati Edi Damansyah. Dalam rapat, disepakati bahwa pos anggaran yang tidak bersifat mendesak akan dilakukan pemangkasan, selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pelaksanaan anggaran di seluruh daerah.
Menurut Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, langkah efisiensi ini menekankan prioritas pada belanja yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Kita memangkas anggaran di sektor yang tidak terlalu mendesak, misalnya perjalanan dinas yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp400 miliar. Fokus kami adalah pengalokasian dana untuk hal-hal yang benar-benar memberikan manfaat bagi publik,” ujarnya pada Kamis, 1 Mei 2025.
Selain perjalanan dinas, beberapa pos belanja lain seperti cetak dokumen, konsumsi rapat, pengadaan pakaian dinas, serta perawatan kendaraan dinas turut disesuaikan. Semua penyesuaian dilakukan untuk memastikan anggaran lebih tepat sasaran, terutama untuk proyek-proyek prioritas yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sunggono menegaskan, pembangunan infrastruktur penting seperti Jembatan Sebulu dan revitalisasi Pasar Tangga Arung tetap berjalan sesuai rencana, tanpa mengurangi kualitas layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas umum lainnya.
“Efisiensi anggaran ini bukan berarti mengurangi layanan, tetapi memastikan setiap pengeluaran lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga akan terus memantau implementasinya agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Kukar berharap dapat menjaga kestabilan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Langkah ini sekaligus menjadi contoh pengelolaan keuangan daerah yang efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (adv/diskominfokukar)
Discussion about this post