progreskaltim.id Peningkatan aktivitas wisata di Desa Loa Ulung, Kecamatan Tenggarong Seberang, mulai memberi manfaat ekonomi bagi warga setempat. Meski pengelolaan destinasi masih dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, pemerintah desa menilai geliat ini dapat membuka ruang usaha baru di masa mendatang. Proses ini juga berjalan seiring pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara (DPMD Kukar) yang terus mendorong penguatan kelembagaan desa.
Kepala Desa Loa Ulung, Hermi Kuaria, mengatakan pertumbuhan wisata berlangsung stabil dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas masyarakat di sejumlah titik kunjungan turut menciptakan perputaran ekonomi baru, meski BUMDes belum mengambil peran langsung. “BUMDes kami belum masuk ke urusan wisata. Secara legal memang belum terlibat di sektor itu,” ujar Hermi, Jumat, 21 November 2025.
Saat ini, BUMDes Loa Ulung masih beroperasi melalui unit usaha jasa penyewaan tenda, kursi, tarup, hingga kendaraan angkut. Skala usahanya memang belum besar, namun layanan tersebut tetap menjadi sumber pendapatan rutin desa setiap tahun. “Unit usaha BUMDes masih di bagian sewa dan jasa, seperti tenda, kursi, dan mobil angkut,” tambah Hermi.
Meskipun belum terlibat dalam pengelolaan destinasi, pertumbuhan wisata tetap memberikan kontribusi tidak langsung bagi pendapatan BUMDes. Setiap kali masyarakat mengadakan kegiatan atau event di area wisata, panitia kerap menggunakan layanan penyewaan peralatan dari BUMDes, sehingga pemasukan ikut meningkat. “Kalau ada event di lokasi wisata, biasanya mereka memakai jasa tenda dan kursi dari BUMDes,” ungkapnya.
Meski demikian, pendapatan bersih BUMDes masih tergolong kecil. Dalam dua tahun terakhir, omzet hanya berkisar tiga hingga empat juta rupiah per tahun. Pemerintah desa menilai angka tersebut masih dapat ditingkatkan apabila BUMDes bisa memperluas unit usaha dan terlibat lebih dekat dengan sektor wisata.
Hermi menyampaikan bahwa perlu ada kejelasan aset dan regulasi pengelolaan sebelum BUMDes bisa masuk secara resmi ke sektor tersebut. Ia berharap tahapan ini segera tuntas agar desa memiliki instrumen usaha yang lebih kuat. “Kalau nanti asetnya sudah jelas, BUMDes bisa mengembangkan unit usaha baru dan ikut masuk ke sektor wisata. Dampaknya tentu lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post