progreskaltim.id Gagasan baru dalam memperkuat sistem perencanaan pembangunan desa kini tengah diuji melalui inovasi yang dirancang Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Poino. Inovasi yang diberi nama Penataan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Desa melalui Pemaduan secara Terpadu atau Nata Keren Bangsa Pintar itu lahir seiring keikutsertaan Poino dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PIM III) Angkatan II Tahun 2025 di Pusat Pembelajaran Strategi dan Kebijakan Publik, Samarinda. Melalui konsep tersebut, proses perencanaan pembangunan didorong lebih terarah dan berbasis kebutuhan warga.
Dalam paparannya, Poino menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. “Perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan dari kepentingan kelompok tertentu. Perencanaan yang baik dapat menyumbang hingga 80 persen keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Sebagai tahap awal penerapan inovasi, DPMD Kukar membentuk tim efektif yang bertugas merumuskan rencana kegiatan serta merampungkan petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan desa. Upaya tersebut disandingkan dengan koordinasi lintas perangkat daerah, seperti Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan pemerintah kecamatan, agar arah pembangunan desa tetap sejalan dengan kebijakan regional.
Sosialisasi mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) juga telah digelar bagi desa-desa di Kukar. Dari total 193 desa, sebagian besar telah menyusun RPJM Desa 2020–2025, namun dokumen tersebut kini perlu dievaluasi ulang. “Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa hingga 2027, dokumen RPJM Desa perlu direviu agar tetap relevan dengan kondisi dan kebijakan terbaru,” tambah Poino.
Dokumen RKP Desa menjadi turunan penting dari RPJM Desa dan menjadi pijakan penyusunan APBDes serta pengajuan DURKP ke pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Untuk memastikan kualitasnya, DPMD Kukar aktif melakukan pendampingan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah desa hingga kelompok pemuda dan perempuan.
Melalui pendampingan itu, DPMD Kukar berharap setiap desa mampu menghasilkan dokumen yang kuat secara teknis dan substantif. “Tujuan kami adalah memastikan perencanaan desa berjalan sesuai tahapan, dengan kualitas yang baik, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar layak dijadikan dasar penyusunan APBDes,” pungkasnya. (adv/dmpdkukar)
Discussion about this post