progreskaltim.id Besarnya kontribusi ekonomi Kaltim di regional Kalimantan yang mencapai 52 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,48 persen belum berbanding lurus dengan turunnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Bumi Etam per September 2022 masih tergolong tinggi. Jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,49 persen dan Kalimantan Tengah, 5,28 persen.
Oleh karena itu, Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan kepada seluruh pemangku kebijakan di pemprov, kabupaten dan kota di Kaltim merancang program komperhensif menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Programnya pun, terang dia harus sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Bukan sekedar ketersediaan dokumen saja. Melainkan berbasis keluaran (output) dan hasil dan dampak (outcome).
“Tentu kita tidak ingin secara sporadis dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Kita punya dana, kita akan berikan bantuan yang sifatnya dari hulu sampai hilir. Di hulu kita berikan bantuan modal usaha, sementara di hilir kita salurkan bantuan untuk peningkatan daya beli,” jelas Sri Wahyuni kala membuka Forum Data Tematik Kemiskinan Tahun 2023 bertema Integrasi Regsosek dalam kerangka kebijakan Satu Data untuk mendukung agenda strategis pengentasan kemiskinan Kalimantan Timur di Swiss-Belhotel Balikpapan, Selasa 6 Juni 2023.
Tak hanya itu, Sri juga menyoal sejauh mana program dan kegiatan terkoneksi dengan baik menyikapi kondisi riil di lapangan. Kemudian, apakah program yang ditawarkan bisa menjangkau data penduduk miskin di daerah.
Karena itu, ia mengingatkan sangat diperlukan potret peta kemiskinan secara lengkap, termasuk karakteristik, peta sebaran hingga tipologinya. Namun tegasnya, program pengentasan kemiskinan yang sudah baik, harus terus dilanjutkan dan disempurnakan.
“Bicara kemiskinan, maka harus klir dulu yang namanya data dasar tentang masyarakat miskin dan karakteristiknya, sehingga intervensi yang dilakukan nanti bisa menjawab persoalan kemiskinan,” tutup Sri Wahyuni.
Kepala Bappeda Kaltim Yusliando menyebutkan tujuan dari pelaksanaan Forum Satu Data ini dalam rangka sinkronisasi dan konsolidasi data difokuskan pada data yang berkaitan dengan dukungan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur.
Menurutnya rapat ini sangat penting, karena permasalahan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi paradoks dalam pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi di Kaltim belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu, hal ini perlu di antisipasi dengan baik melalui kebijakan pembangunan yang tepat didukung dengan data yang akurat,” kata Yusliando.
Rapat dihadiri diikuti 100 peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim. Narasumber dihadirkan antara lain Toton Dartono (Unit Advokasi Daerah TNP2K), Kepala BPS Yusniar Juliana dan Kepala Diskominfo Kaltim M Faisal.
Discussion about this post