progreskaltim.id Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim cukup besar. Nilainya mencapai Rp 3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan dapat mematangkan program-program kerja instansi tersebut.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, dalam rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum Kaltim, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, anggaran Rp 3 triliun itu dialokasikan untuk berbagai infrastruktur seperti jalan, sungai, perumahan, dan tata ruang.
Veridiana berharap, dana jumbo itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien. Yang lebih penting lagi, pembangunan infrastruktur di Kaltim harus dikerjakan dengan perencanaan yang terstruktur dan matang. Hal ini dilakukan, ujar dia, agar pembangunan dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada 2024, beber Veridiana, Dinas PUPR Kaltim memiliki banyak program kerja di bidang infrastruktur. Ia berpesan, program-program tersebut harus diutamakan untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Kami sudah melihat program-program kerja Dinas PUPR. Ada beberapa koreksi terhadap lokus dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kami meminta, program kerjanya mengarah untuk kemanfaatan. Jangan sampai membangun tapi tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Veridiana mengingatkan agar Dinas PUPR Kaltim juga melihat kemampuan keuangan daerah. Tujuannya agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan pembangunan tidak selesai. “Tentu saja, kita tidak ingin ada pembangunan yang terbengkalai atau tidak sesuai standar,” sebutnya.
Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, memberikan apresiasi atas masukan dan saran yang diberikan DPRD Kaltim. Dinas Pekerjaan Umum dipastikan menampung dan menindaklanjuti semua masukan.
“Kami juga diberi saran untuk memetakan kegiatan mana saja yang sekiranya mendesak dan benar-benar diperlukan masyarakat. Semua masukan dan saran kami tampung dan segera dievaluasi,” katanya. (addprdkaltim)
Discussion about this post