progreskaltim.id Penguatan layanan pendidikan anak usia dini di Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan dorongan baru melalui pelantikan Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD periode 2025–2030. Pelantikan tersebut turut disaksikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, yang menegaskan bahwa Pokja memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia 0 hingga 8 tahun. Menurutnya, masa usia tersebut merupakan fase emas yang menentukan kualitas tumbuh kembang setiap anak dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.
Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Senin, 15 September 2025, dan dipimpin langsung oleh Bupati Kukar. Kehadiran pengurus baru ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan PAUD hingga ke tingkat desa, sekaligus menjadi mitra penting dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di daerah tersebut. Pemerintah daerah menempatkan Pokja sebagai unsur pendukung yang membantu memastikan kebutuhan layanan PAUD terpenuhi secara konsisten.
Dalam sambutannya, Arianto menekankan bahwa Pokja Bunda PAUD harus dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. “Pokja Bunda PAUD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan usia dini. Masa emas anak wajib mendapatkan perhatian penuh, baik dari keluarga, pemerintah desa, maupun pemerintah daerah,” jelas Arianto. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kontribusi nyata dalam keberlanjutan layanan PAUD, mulai dari dukungan anggaran hingga penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran.
Ia juga menambahkan bahwa anak usia PAUD wajib mendapatkan ruang belajar yang layak. “Anak-anak usia PAUD wajib difasilitasi agar bisa mengikuti proses pembelajaran. Pemerintah desa dapat menganggarkan biaya operasional maupun dukungan lainnya untuk memastikan PAUD di wilayah masing-masing berjalan baik,” tambahnya. Arianto menyampaikan bahwa alokasi yang konsisten dari desa merupakan bagian penting untuk menjamin keberlanjutan lembaga PAUD di wilayah pedesaan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi yang erat antara pengurus Pokja Bunda PAUD dan pemerintah desa. Mengingat sebagian besar kegiatan PAUD berada di tingkat desa, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk memastikan layanan pendidikan berlangsung efektif dan berkelanjutan. “Harapan kami, pengurus baru dapat berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah desa agar penyelenggaraan PAUD berjalan lancar. Dengan kolaborasi, setiap anak di Kukar dapat memperoleh hak pendidikannya sejak usia dini,” ujarnya.
Melalui pelantikan ini, pemerintah daerah berharap struktur Pokja yang baru dapat memperkuat ekosistem pendidikan anak usia dini serta mendukung terciptanya layanan PAUD yang semakin merata dan berkualitas. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post