progreskaltim.id Perjuangan panjang Pemkab Mahulu melalui Dinas Perhubungan memastikan percepatan pembangunan Bandara Ujoh Bilang mendapat angin segar. Kamis, 14 November 2024, Tim Survei Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bertandang ke Tana’a Urip Kerimaan.
Tim Tim Survei beranggotakan Muhammad Fitriono, Kurniawan Arsita, Firaz Azhar, Ardiyansa Ati ini membawa kabar gembira.
Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang berharap kedatangan tim dari pusat ini menjadi langkah awal yang konkret mempercepat pembangunan bandara kebanggaan warga di Tana’a Urip Kerimaan ini.
“Mereka menyampaikan kabar gembira. Dalam rancangan teknokratik, hanya dua bandara di Indonesia yang sudah tercover dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029). Salah satunya Bandara Ujoh Bilang,” ungkap Sekretaris Kabupaten Mahulu, Stephanus Madang, kepada kaltimkece.id baru-baru ini.
Masuknya Bandara Ujoh Bilang dalam dokumen tersebut, terang Madang, sangat penting. Sebab, menjadi acuan alokasi dukungan anggaran dalam rencana kerja tahunan Kementerian Perhubungan.
“Harapan kami, dengan adanya payung hukum, semoga pada 2025-2026 sudah ada kepastian pengalokasian dana (dari pemerintah pusat),” terangnya.
Kepala Dinas Perhubungan Mahulu, Fransiskus Xaverius Lawing usai pertemuan menjelaskan, sejumlah dokumen dan background study sudah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) dan Kementerian Perhubungan.
Dokumen ini, nantinya menjadi bagian untuk penyusunan kajian teknokraktik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Jika pembangunan Bandara Ujoh Bilang disetujui masuk ke dalam RPJMN dan Rencana Strategis Pemerintah, maka rencana pembangunan Bandara Ujoh Bilang akan semakin lapang.
“Kita berdoa saja, mudahan Mahulu menjadi salah satu daerah yang disetujui pembangunan bandaranya masuk ke dalam pembangunan di pusat,” terang Frans.
Lanjut dia menjelaskan, manfaat Bandara Ujoh Bilang masuk ke dalam pembangunan di pusat adalah dukungan anggaran berdasarkan kewenangan.
“Apabila masuk, sebagian pembangunan sisi udara masuk kewenangan pusat. Daerah seperti provinsi dan kabupaten di sisi darat,” terangnya. “Kita optimistis, karena semua kelengkapan kita lengkap semua,” sambungnya. (adv/dishubmahulu)
Discussion about this post