Pemkab Kukar Luncurkan Koperasi Merah Putih di 237 Desa dan Kelurahan

progreskaltim.id Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmen dalam memperkuat ekonomi masyarakat dengan meluncurkan program Koperasi Merah Putih. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas, terutama di wilayah pedesaan yang menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa koperasi memiliki peranan vital dalam pembangunan ekonomi desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi tidak hanya menjadi wadah perputaran modal, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku usaha mikro dan kecil di daerah.

BacaJuga

“Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jangan anggap koperasi sebagai saingan, tapi sebagai motor penggerak ekonomi desa,” ujar Aulia.

Menurutnya, koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing bagi pelaku usaha lokal. Justru keberadaan koperasi diharapkan menjadi mitra strategis yang dapat memperkuat jaringan distribusi, membuka akses bagi produk lokal, serta menciptakan sinergi ekonomi yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan masyarakat desa.

“Peluncuran program tersebut menjadi momentum penting untuk menghadirkan ekosistem koperasi yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah,” kata Bupati.

Peluncuran dilakukan serentak di 237 desa dan kelurahan pada Senin, 21 Juli 2025. Di Kukar, acara dipusatkan di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program nasional pembentukan koperasi desa yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa seluruh koperasi yang diluncurkan telah melalui proses legalisasi dan siap beroperasi. Pada tahun ini, fokus utamanya adalah pembentukan kelembagaan. Sementara pada 2026, koperasi mulai diarahkan pada pengembangan usaha dan akses permodalan.

“Kami akan mendampingi koperasi melalui proses verifikasi dan klarifikasi rencana bisnis. Ini bukan hanya menjalankan amanat pusat, tapi juga strategi lokal untuk memperkuat ekonomi desa,” jelas Arianto.

Program ini diyakini tidak hanya akan menumbuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga melalui kerja sama yang terorganisasi.

Dengan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap program ini dapat menjadi pondasi bagi terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara. (*adv/dpmdkukar)

Bagikan:

Discussion about this post

Populer

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10