progreskaltim.id Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar), Arianto, menilai bahwa bantuan keuangan bagi Rukun Tetangga (RT) merupakan salah satu elemen kunci dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah. Langkah ini, menurutnya, menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi besar pemerintah daerah, yakni “Kukar Idaman Terbaik.”
Arianto menjelaskan, keberhasilan program peningkatan dana RT tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, perangkat RT, dan masyarakat.
“Program ini membutuhkan konsep yang matang, pengawalan yang berkesinambungan, dan kerja sama yang kuat agar dana benar-benar tepat sasaran, bermanfaat, serta memberi dampak nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan RT akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas data pembangunan. Dengan basis data yang akurat, perencanaan kegiatan dan penganggaran desa dapat dilakukan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Langkah strategis Pemkab Kukar untuk menaikkan alokasi dana bantuan RT dari Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun menjadi wujud nyata dari semangat tersebut. Kebijakan itu disampaikan oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam pidato perdananya di hadapan anggota DPRD Kukar, Senin, 30 Juni 2025.
Aulia mengingatkan, peningkatan bantuan ini seharusnya memperkuat kebersamaan warga, bukan justru menimbulkan persaingan dalam jabatan ketua RT. “Program Rp150 juta per RT ini jangan sampai memicu perpecahan. Sebaliknya, harus memperkuat solidaritas dan gotong royong di lingkungan masyarakat,” tegasnya.
Dana tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan di tingkat RT, mulai dari pendataan warga, pembenahan lingkungan, hingga percepatan program prioritas daerah. Pemerintah daerah juga mendorong agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi warga.
Selain program dana RT, Pemkab Kukar juga memperkuat sejumlah inisiatif lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat, di antaranya program Terang Kampungku, yang bertujuan memperluas akses listrik hingga ke dusun-dusun terpencil.
“Meski hampir seluruh desa telah teraliri listrik, masih ada beberapa titik yang memerlukan perhatian. Kami berkomitmen menuntaskan hal ini,” kata Arianto.
Pemerintah daerah juga terus memperluas layanan air bersih perdesaan. Saat ini, cakupan layanan air bersih di Kukar mencapai sekitar 80 hingga 90 persen, dan ditargetkan meningkat agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
Sebagai bentuk komitmen pembangunan yang lebih luas, Pemkab Kukar mengalokasikan Rp100 miliar per tahun untuk memperkuat pembangunan perdesaan berbasis kawasan. Dana ini digunakan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal.
“Penguatan kelembagaan RT, penyediaan listrik, air bersih, serta dukungan anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam membangun Kukar yang lebih mandiri, modern, dan berdaya saing,” pungkas Arianto. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post