Program Bantuan Rp150 Juta per RT di Kukar Mulai 2026

progreskaltim.id Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program bantuan keuangan sebesar Rp150 juta per RT akan mulai direalisasikan pada 2026. Program ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis komunitas serta meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat RT.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa bantuan tersebut belum dapat dijalankan pada 2025. Menurutnya, pemerintah daerah masih harus menuntaskan proses perumusan dan pengintegrasian program itu ke dalam dokumen perencanaan resmi. 

“Program ini sedang dalam tahap penyusunan dan penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2031,” ujar Arianto.

Ia menegaskan, penyelarasan dengan RPJMD penting dilakukan agar pelaksanaan bantuan keuangan per RT memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran daerah dapat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan selama periode perencanaan lima tahunan tersebut.

“Program bantuan Rp150 juta per RT akan menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD baru. Targetnya, pada Desember 2025 sudah dilakukan peluncuran, lalu mulai berjalan Januari 2026,” ujar Arianto.

Setelah masuk dalam RPJMD, program bantuan keuangan tersebut akan memiliki struktur pelaksanaan yang lebih jelas. Termasuk di dalamnya mekanisme penyaluran, indikator kinerja, serta pengawasan penggunaan dana di tingkat RT. 

Dengan begitu, pemerintah daerah berharap tidak terjadi tumpang tindih program maupun hambatan administratif dalam pelaksanaannya.

“Bantuan ini akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Beberapa bidang yang diprioritaskan antara lain pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” kata Arianto.

Pemkab Kukar optimistis bantuan keuangan per RT pada 2026 dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Program ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pembangunan lingkungan, pemberdayaan warga, serta peningkatan kualitas fasilitas umum di tiap RT. 

Pemerintah daerah pun meminta masyarakat bersabar sembari menunggu proses perencanaan selesai agar program dapat dijalankan secara maksimal dan tepat guna. (adv/diskominfokukar)