Ragam Tantangan Pemerataan Fasilitas Pendidikan Kukar, Anggaran Terbatas, Sekolah Tersebar

progreskaltim.id Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi tantangan dalam pemerataan fasilitas pendidikan. Di sisi lain, banyaknya satuan pendidikan yang tersebar membuat upaya mengatasi masalah itu semakin menantang. Perbaikan bertahap fasilitas sekolah menjadi salah satu solusi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disdibud Kukar) Thauhid Afrilian Noor menjelaskan, kondisi ini karena terdapat lebih dari 400 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kukar. Ini belum termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang juga menjadi kewenangan Disdikbud Kukar.

“Jadi tidak mungkin seluruhnya diperbaiki secara bersamaan. Kami lakukan perbaikan secara bertahap,” ujar Thauhid saat ditemui, Jumat, 21 Maret 2025.

Tauhid bilang, perbaikan infrastruktur sarana dan pra sarana pendidikan dilakukan karena keterbatasan anggaran.

Sebab, meski sudah mengalolaksikan Rp 2,2 triliun pada tahun 2025, lebih dari 2/3 anggaran sudah tersedot untuk belanja pagawai dan operasional rutin.

Thauhid mengungkapkan sekitar Rp1,8 triliun dari total anggaran merupakan beban tetap yang tidak dapat dialihkan.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun digunakan untuk membayar gaji tenaga pendidik dan pegawai lainnya.

“Kalau kita lihat anggaran Rp2,2 triliun, kelihatannya besar. Tapi setelah dipotong gaji dan beban tetap lainnya, yang tersisa hanya sekitar Rp200 miliar untuk kegiatan lain,” ujar Thauhid

Selain belanja pegawai, dana juga digunakan untuk kebutuhan operasional rutin seperti listrik, air, dan administrasi sekolah. Kondisi ini mendorong Disdikbud Kukar menyusun strategi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan mutu layanan pendidikan.

Dari kondisi tersebut, Tauhid mengajak masyarakat memahami kondisi riil yang terjadi. Sebab mayoritas anggaran pendidikan yang mereka kelola diperuntukkan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pelatihan guru dan pengadaan sarana pembelajaran di dalam kelas.

“Kalau semua anggaran kita fokuskan untuk bangunan fisik, bagaimana dengan guru, bagaimana mereka bisa mendapatkan pelatihan, dan bagaimana dengan fasilitas belajar-mengajar di dalam kelas” tutup Thauhid. (*adv/diskominfokukar)