progreskaltim.id Upaya memperkuat tata kelola pembangunan hingga ke lingkup paling kecil kembali dipertegas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pemerintah daerah tengah mematangkan program RTKU Terbaik, sebuah skema yang dirancang untuk menghadirkan intervensi pembangunan secara langsung di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan program tersebut masih berada dalam tahap penyusunan konsep. Namun, kerangka pendanaannya telah dipastikan. Ia menyampaikan bahwa setiap RT akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp150 juta per tahun dalam bentuk kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
“Skemanya sama seperti bantuan Rp50 juta per RT yang berjalan sebelumnya, hanya saja kini pagu anggarannya dinaikkan dan manfaatnya diperluas,” ujar Arianto, Rabu, 17 September 2025.
Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak diserahkan langsung kepada pengurus RT, tetapi dialokasikan melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan. Dengan pola ini, pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam kendali pemerintah daerah, sementara RT menjadi pihak yang mengusulkan kebutuhan prioritas.
Dalam rancangan awal, penggunaan dana diarahkan untuk berbagai sektor, mulai dari pembenahan lingkungan permukiman, peningkatan layanan kesehatan dasar, dukungan terhadap kegiatan pendidikan masyarakat, hingga aktivitas sosial dan budaya di tingkat RT. “Program ini kita harapkan bisa mengakomodir aspirasi masyarakat setempat,” tambahnya.
Arianto menuturkan bahwa sasaran utama RTKU Terbaik adalah memastikan lingkungan RT menjadi kawasan yang lebih layak huni. Intervensi tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk menjaga ketahanan sosial warga, menangani persoalan kesejahteraan secara cepat, serta memenuhi kebutuhan mendasar yang sering kali muncul di tingkat terbawah.
“RT adalah unit terkecil dalam pemerintahan. Kehadiran pemerintah harus terasa sampai di sana. Karena itu, minimal Rp150 juta wajib hadir di setiap RT,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa selain anggaran utama tersebut, setiap RT juga berpeluang memperoleh dukungan tambahan dari berbagai organisasi perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan masing-masing sektor. Dengan cara itu, kebutuhan warga dapat ditangani lebih terstruktur.
“Ketika program ini berjalan, wujudnya adalah RTKU Terbaik. Tidak ada lagi masalah di RT yang tidak kita urusi. Minimal dengan dana Rp150 juta, semua kebutuhan dasar masyarakat bisa ditangani,” pungkas Arianto. (adv/dpmdkukar)
Discussion about this post