progreskaltim.id Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Agiel Suwarno, menilai, pengelolaan Sungai Mahakam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah belum optimal. Sebenarnya, Komisi II pernah membahas rencana menarik retribusi dari para pengguna Sungai Mahakam. Hanya saja, rencana tersebut belum terwujud karena terkendala payung hukum dan keterlibatan lembaga lainnya.
Agiel menjelaskan, PT Melati Bhakti Satya, perusahaan milik daerah, pernah diusulkan mengelola jasa pandu atau tunda di Sungai Mahakam. Akan tetapi, sampai hari ini, usulan tersebut belum ditindaklanjuti. Ia pun berencana membahas lagi usulan tersebut di rapat Komisi II berikutnya.
“Jangan sampai Sungai Mahakam dimanfaatkan pihak luar tapi kita tidak dapat apa-apa dari situ,” ujarnya, Senin, 13 November 2023.
Jasa pandu/tunda adalah kegiatan pemanduan kapal seperti mendorong, menarik, mengawal, dan membantu kapal untuk bertambat di dermaga atau lepas tambat keluar dermaga. Agiel meminta, perusahaan daerah yang mengelola jasa tersebut di Sungai Mahakam meningkat kinerja. Dengan begitu, PAD dari sektor sungai dapat meningkat.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu meminta, perubahan status perusda menjadi perseroan daerah yang sudah dibahas di Komisi II segera disahkan menjadi peraturan daerah. Perda ini amat penting karena dapat memberikan ruang yang luas bagi BUMD untuk mengeksplorasi kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan orientasi peningkatan PAD.
“BUMD kita harus menjadi pemain utama dalam berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, serta perdagangan ,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim)
Discussion about this post