Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen mendorong penerapan anggaran responsif gender dalam pembangunan daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat. Inisiatif tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2022, yang mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun anggaran menggunakan pendekatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS), guna memastikan kebijakan pembangunan dapat mengakomodasi kepentingan perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Menurut DP3A Kukar, penyusunan matriks GAP menjadi langkah krusial untuk memastikan alokasi anggaran yang adil gender dalam perencanaan pembangunan. Metode ini, yang juga digunakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita, serta kelompok rentan lainnya. Dengan begitu, program dan kebijakan daerah dapat lebih inklusif.
“Pemerintah Kabupaten Kukar berkomitmen memastikan bahwa setiap proses perencanaan pembangunan mempertimbangkan perspektif gender, sesuai arahan dari pusat. Diharapkan alokasi anggaran responsif gender ini dapat mendukung pencapaian pembangunan yang lebih merata dan adil,” ujar Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno, pada Sabtu, 23 November 2024.
Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan akses dan partisipasi yang setara bagi semua kalangan.
Dengan adanya GAP dan GBS, setiap kebijakan dan program pemerintah diharapkan lebih efektif dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak di Kukar.
DP3A Kukar akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi GAP dan GBS berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*pariwara/diskominfokukar)
Discussion about this post