progreskaltim.id Di hilir Tenggarong Seberang, warga harus menempuh jalan panjang hanya untuk mengurus dokumen di kantor kecamatan. Jarak dan biaya yang tak sedikit membuat urusan administrasi sederhana kerap tertunda. Kondisi inilah yang mendorong kuat rencana pemekaran wilayah tersebut.
Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menyebut kebutuhan pelayanan publik yang lebih dekat sudah menjadi tuntutan nyata masyarakat. “Perjalanan menuju kantor kecamatan bisa sangat jauh dan memakan biaya tinggi. Ini menyulitkan warga, terutama dalam urusan administrasi dan layanan dasar,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).
Wilayah Tenggarong Seberang membentang luas dan terpisah oleh aliran Sungai Mahakam. Beberapa desa di bagian hilir seperti Separi, Loa Lepu, dan Teluk Dalam, menjadi yang paling terdampak oleh keterbatasan akses layanan pemerintahan.
Tego menegaskan, pemekaran bukan semata kebutuhan administratif. Menurutnya, pemekaran bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat lokal. “Dengan ruang lingkup wilayah yang lebih kecil, kecamatan baru dapat fokus menangani persoalan lokal secara tepat dan cepat. Termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan,” jelasnya.
Namun, wacana ini masih menghadapi tantangan. Soal pembiayaan dan kesiapan infrastruktur pendukung menjadi faktor utama yang harus diselesaikan sebelum pemekaran direalisasikan. Tego menyebut pihak kecamatan telah menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kajian teknis dan pembiayaan. “Kami berharap para pengambil kebijakan melihat pemekaran ini sebagai investasi sosial dan pembangunan, bukan beban anggaran,” katanya.
Hingga pertengahan Juli 2025, proses kajian pemekaran masih dalam tahap pembahasan antara Pemkab Kukar dan pihak provinsi. Hasil akhir kajian ini akan menentukan layak tidaknya wilayah baru dibentuk dari Kecamatan Tenggarong Seberang. (adv/diskominfo kukar)
Discussion about this post