progreskaltim.id Pengembangan perkebunan di Kalimantan Timur disebut mengalami ketimpangan. Bantuan untuk perkebunan rakyat masih amat minim ketimbang perkebunan besar. Padahal, perkebunan rakyat sangat memerlukan bantuan daripada perkebunan besar yang sudah memiliki modal dan sumber daya yang cukup banyak.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno. Ia mengatakan, perkebunan rakyat di provinsi ini membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Oleh sebab itu, ia meminta pemprov segera menyalurkan program bantuan yang lebih banyak untuk menunjang aktivitas perkebunan rakyat.
“Supaya pengelolaan perkebunan rakyat juga bisa lebih optimal,” ucap politikus PDI Perjuangan itu, Selasa, 21 November 2023.
Perkebunan rakyat di Kaltim juga tengah menghadapi berbagai kendala. Salah satunya, beber Agiel, sebagian lahan masih berstatus hak guna usaha milik perusahaan. Status ini menyebabkan pemprov kesulitan menjalankan program-program di lahan tersebut.
“Kami mendorong organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim untuk menuntaskan persoalan ini. OPD juga harus cermat dan teliti untuk menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” ujarnya.
Seruan memberikan perhatian lebih kepada perkebunan rakyat bukan tanpa alasan. Menurut Agiel, perkebunan rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, apabila dikelola dengan dengan baik dan mendapat dukungan yang memadai, perkebunan rakyat bisa menjadi salah satu andalan ekonomi Kaltim. (adv/dprdkaltim)
Discussion about this post