progreskaltim.id Sekitar 6.000 usulan warga Kutai Kartanegara masuk dalam daftar pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025. Angka itu mewakili beragam kebutuhan, dari infrastruktur dasar hingga fasilitas penyandang disabilitas. Seluruhnya dibawa ke forum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar Selasa (22/4/2025) di kantor Bappeda Kukar.
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur. Hadir Bupati Kukar Edi Damansyah, perwakilan Bappeda Kaltim, anggota DPRD Kukar, OPD, camat, dan kepala desa. Diskusi difokuskan pada isu strategis: konektivitas antar desa, ketahanan pangan, penguatan pertanian, hingga akses layanan publik bagi kelompok rentan.
Dalam sambutannya, Bupati Edi menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar rapat tahunan. Ia menyebut forum ini sebagai ruang penting untuk meramu aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan. “Tadi ada beberapa catatan penting dari forum diskusi yang menjadi perhatian kami. Sebagian besar sudah masuk dalam kerangka kebijakan yang sedang kita susun,” ujarnya.
Edi juga menegaskan perlunya sinergi lintas sektor agar hasil perencanaan tidak berhenti di atas kertas. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat sangat menentukan keberhasilan pembangunan. “Agenda ini sangat penting agar seluruh program yang telah direncanakan dapat terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Sekaligus menjadi ruang menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam memfinalisasi RKPD 2026,” ucapnya.
Selain itu, Edi menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai kontrol atas perencanaan pembangunan. Ribuan usulan yang disampaikan warga, kata dia, adalah bukti partisipasi yang perlu dijaga agar pemerintah tidak melenceng dari kebutuhan nyata di lapangan.
Musrenbang RKPD 2026 kemudian menghasilkan rangkuman prioritas yang akan menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan resmi. Dengan melibatkan semua pihak, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Semoga semangat RKPD 2026 ini benar-benar menjadi wujud kerja bersama yang tertuang dalam dokumen perencanaan ini,” tutup Bupati Kukar. (*)
Discussion about this post